Focus Group Discussion PKM DPP/SPP Antropologi 2024: Pemetaan Masalah Pengembangan Desa Wisata Kota Batu

Rabu (06/11), Kelompok PKM DPP/SPP Antropologi melaksanakan kegiatan focus group discussion (FGD) guna memetakan masalah pariwisata desa di Kota Batu yang dilaksanakan di ruang meeting Fakultas Ilmu Budaya gedung A. Kegiatan tersebut melibatkan para stakeholders pariwisata seperti FORDEWI (Forum Desa Wisata), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengelola pariwisata, beserta tim peneliti dosen dan mahasiswa.

Diskusi hasil temuan tim peneliti menyoroti bahwa Rencana Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) belum diselesaikan, yang menyebabkan upaya-upaya yang tidak terkoordinasi. Perbedaan prioritas dan kurangnya kerangka kerja strategis yang terpadu telah menimbulkan tantangan bagi kemajuan pariwisata desa secara kolektif.

Salah satu solusi yang diusulkan adalah dengan menggabungkan pariwisata desa dengan atraksi utama guna meningkatkan kunjungan wisatawan. Contoh dari Bali, yakni paket yang telah diatur sebelumnya memandu pengalaman wisatawan, disarankan sebagai model.

Herwien Eka Sidharta, selaku IT Supervisor FORDEWI, menyoroti perlunya strategi promosi digital yang lebih baik untuk menyasar audiens yang lebih luas. Beliau juga turut merekomendasikan untuk memanfaatkan platform seperti media sosial dan videotron di lokasi-lokasi strategis. Ibu Lili, selaku perwakilan dari BUMDes Sidomulyo, juga berbagi contoh dari model pariwisata di Thailand yakni menggunakan pemandu wisata lokal dan adanya kunjungan wajib ke destinasi wisata untuk menciptakan pengalaman yang unik.

Ketua FORDEWI Batu, Muchammad Dadi, menguraikan adanya rencana untuk fokus pada pemetaan dan identifikasi potensi wisata desa di tahun mendatang. Upaya kolaboratif dengan universitas serta meningkatkan kemitraan yang ada, ditekankan sebagai hal yang penting untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan.

Para peserta juga menekankan pentingnya kolaborasi yang lebih kuat di antara stakeholders, termasuk masyarakat lokal, lembaga pendidikan, serta badan pemerintah, untuk menyelaraskan upaya dan memastikan keberlanjutan dari program-program pariwisata.

Diskusi diakhiri dengan seruan untuk kerangka kerja kebijakan yang komprehensif dan pendekatan terpadu untuk memastikan pariwisata desa menjadi pilar ekonomi kreatif Kota Batu yang diakui dan berkembang.